Dua Wacana Agama

Tulisan Franz Magnes Suseno ini mungkin menarik untuk di simak, saya ketik apa adanya dari bukunya yang berjudul “Mencari Makna Kebangsaan” diterbitkan oleh Kanisius 1998

Tentang agama, ada dua macam (dan masih lebih banyak lagi). Menurut yang satu, agama-agama merupakan berkat bagi masyarakat. Betapa tidak, agama diasosiasikan dengan gambaran orang yang berbudi luhur, lapang hatinya, baik hati, jujur, adil, tidak picik, tidak sempit, tidak dendam, yang menguasai emosi, yang membalas yang buruk dengan yang baik (Jawa: sapa becik den beciki, sapa ala den beciki), berbelas kasih, berdamai. Dalam wacana satunya, agama dihubungkan dengan kepicikan, kebencian, pertikaian, perbuatan keji, pembunuhan, huru-hara, perusakan, kerusuhan, terorisme. Mana yang betul? Yang benar adalah bahwa dua-duanya betul, dan oleh karena itu rupa-rupanya agama merupakan tantangan bagi orang-orang beragama sendiri.

Kalau kita lalu mengingat berbagai kerusuhan dan peristiwa dalam dua tahun terakhir di tanah air, baik di Pulau Jawa maupun di daerah-daerah, pertanyaan tentang sikap, dan sumbangan, agama terhadap perwujudan kehidupan kebangsaan yang demokratis sudah tepat kalau diajukan.

Eksklusivisme dan Puritanisasi

Mari kita bertanya langsung saja to the point: apakah kesadaran beragama mendalam dapat bersamaan dengan perasaan kebangsaan? Bukankah mesti ada konflik loyalitas?

Konflik loyalitas antara bangsa dan agama, misalnya orang beragama, karena terlibat hatinya pada agama, merasa dingin terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan lalu sering juga terhadap nilai-nilai budaya lokal maupun nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada terutama dua tendensi dalam kalangan beragama yang akan membuat mereka semakin menutup: eksklusivisme dan puritanisasi agama.

Dengan eksklusivisme agama saya maksudkan bahwa semua agama menuntut agar seluruh kehidupan bangsa dijalankan secara eksklusif menurut cita-cita agama itu. Eksklusivisme akan membuat golongan agama itu resah terus selama negara dan pemerintah memberi perhatian kepada semua golongan agama. Negara yang mengakui adanya pluralitas dalam masyarakat dengan demikian tidak pernah akan diterima oleh golongan agama yang eksklusif itu. Golongan eksklusif itu lalu merasa dilalaikan, atau bahkan dimusuhi oleh negara dan tidak mengidentifikasikan diri dengannya, hanya karena negara menjamin lingkungan sosial yang memungkinkan semua golongan dalam masyarakat untuk kerasan dan hidup menurut identitas mereka. Agama yang mengarah ke eksklusivisme semakin sulit ditampug dalam negara pluralistik. Eksklusivisme juga membuat agama itu tidak akan menghayati nasionalisme karena ia semata-mata terarah pada cita-cita esksklusif keagamaannya sendiri.

Dengan puritanisasi agama (dari Puritanisme, aliran keras dalam Gereja Anglikan Inggris abad ke-16 yang mau membersihkan – mempurifikasi – Gereja dari sisa-sisa Katolik, dan sesudah ditolak, sebagian pindah ke Amerika sebagai the pilgrim father dimaksud usaha untuk membersihkan kehidupan beragama dari semua unsur yang tidak berasal dari dasar asaliah agama itu sendiri. Agama mau dibersihkan dari semua unsur “manusiawi” seperti budaya lokal, cita-cita moral dan politik yang serba luas, pengaruh “asing” dan lain sebagainya. Yang sering disebut fundamentalisme (yang sebenarnya berarti pengartian harfiah Kitab Suci agama yang bersangkutan) lebih tepat disebut puritanisme. Kaum puritan umumnya menolak nasionalisme karena akan dicap sebagai “sekuler”.

Baik eksklusivisme maupun puritanisme agama tidak mungkin bersamaan dengan nasionalisme. Nasionalisme sendiri adalah nilai kemanusiaan, bukan khas agama tertentu. Dimana dua tendensi itu muncul, kekerasan sulit dihindarkan. Karena semua pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan puritan itu akan ditolak. Sikap itu pada umumnya tidak hanya menimbulkan kesulitan dengan penganut agama lain, melainkan penganut agama sendiri karena di dalam semua agama besar ada pandangan yang berbeda mengenai gaya hidup menurut agama itu. Sehingga puritanisme apabila menjadi eksklusif, dengan yang plural, misalnya yang menyangkut bentuk ibadat, pakaian, kewajian dan lain sebagainya.

Tendensi ke eksklusivisme dan puritanisme dapat memperlihatkan diri dalam banyak gejala. Eksklusivitas dalam memakai istilah agama sendiri dan keseganan memakai kata-kata dari budaya lokal kalau berkomunikasi di luar lingkungan sepaham. Eksklusivitas dalam pergaulan. Penolakan pluralisme wajar di dalam umat agamanya sendiri, disertai interpretasi sempit terhadap norma-norma agamanya sendiri dimana saudaranya seagama yang mempunyai pandangan atau kebiasaan lain “dikafirkan”. Penolakan terhadap kesamaan kedudukan kewarganegaraan umat beragama lain. Keengganan untuk berkompromi, untuk fair play, untuk mengikuti bahwa pada prinsipnya semua peserta masyarakat wajib diberi ruang kekerasanan yang sama.

Maka dapat dikatakan: semakin kuat tendensi-tendensi eksklusivitas dan puritanistik dalam sebuah agama, semakin akan ada masalah loyalitas nasional serta kemampuan untuk ikut dalam kebersamaan sebuah bangsa yang pluralistik.

Dasar Eksklusivisme dan Puritanisasi

Apakah agama-agama harus, karena dinamika internal, menjadi eksklusivistik dan prutanistik?

Jawaban harus diberikan oleh masing-masing agama sendiri. Akan tetapi, kalau kita bertanya pada agama-agama besar sendiri – dan memeriksa ajaran mereka secara obyektif – kita senantiasa akan menemukan jawaban bahwa – meskipun mereka yakin akan dirinya sendiri dan tidak menyetujui ucapan seenaknya bahwa “semua agama sama saja” –  tidak cenderung memaksakan diri pada penganut agama lain. Mereka sepakat bahwa tak ada gunanya memeluk agama kecuali karena diyakini; mereka bersedia untuk memberikan hak hidup kepada umat beragama lain; mereka juga bersedia untuk menerima bahwa masyarakat dan negara diselenggarakan sedemikian rupa hingga semua umat beragama dapat hidup berdampingan secara wajar, sesuai dengan identitas masing-masing dan dalam derajad yang sama. Mereka bersedia mengakui adanya budaya setempat, adanya nilai-nilai kebangaan dan kemanusiaan, mereka mencintai bangsa dan negara sendiri.

Itu bukan hanya teori. Sejarah Republik ini membuktikannya. Sesudah hal dasar negara berhasil diselesaikan dengan Pancasila, kaum “Islamis” dan kaum “nasionalis” (yang hampir semua juga beragama Islam) bersama-sama memperjuangkan Kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan pada waktu ada beberapa gerakan radikal “Darrul Islam”, seluruh main stream partai dan organisasi Islam, baik yang “tradisionalis” maupun “reformis”, berpihak pada Republik.

Maka kita mesti bertanya: Apa yang dapat mendorong sebuah kecenderungan ke arah eksklusivisme, puritanisme, dan penolakan semua nilai yang tidak langsung agamis? Kiranya ada dua. Yang satu internal. Dalam kebanyakan agama ada berbagai penghayatan terhadapnya. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup, ada yang “liberal” dan ada yang “fundamentalis”, ada yang tenang dan ada yang fanatik. Eksklusivisme dan puritanisme bisanya dimulai di kelompok-kelompok intelektual agama. Mereka mau membersihkan agama dari yang “kafir”. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila situasi masyarakat memburuk: masyrakat tidak mempunyai harapan, kesenjangan besar, masyarakat merasa keberlangsungnya ketidakadilan yang berkelanjutan, tak ada perbaikan. Dalam situasi itu fanatisme dan puritanisme akan menemukan tanah subur untuk meluas.

Agama Mendukung Kebangsaan

Maka kalau pengeringan loyalitas dan cinta kebangsaan mau dihindari, kedua faktor perlu diperhatikan. Di satu pihak keadilan sosial memang harus diwujudkan, sekurang-kurangnya, ketidakadilan-ketidakadilan paling mencolok perlu dihapus. Begitu pula diciptakan suasana keterbukaan demokratis yang memungkinkan masyarakat menyuarakan keluhan, kritikan dan harapan mereka serta merasakan terwakilkan dalam pemerintah.

Yang kedua menyangkut keterbukaan teologis dalam masing-masing agama sendiri. Bukan hanya demi kepentingan bangsa, melainkan demi kesetiaan pada perutusan Ilahi sendiri agama-agama, dan itu berarti: para panutan, para teolog, para pemimpin, para cendekiawan tidak boleh membiarkan tendensi-tendensi eksklusivistik dan puritanistik meluas. Mereka dapat diharapkan menjadi pendukung utama cita-cita kemanusiaan dan keberadaban; mereka memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti keterbukaan, kesamaan semua warga masyarakat sebagai warga negara, hak-hak asasi manusia, toleransi, solidaritas juga dengan kawan sebangsa yang beragama atau dari suku lain. Mereka memperjuangkan keadilan sosial dan merasa bertanggungjawab untuk menghindari tanah air dan bumi dari perusakan lingkungan hidup.

Perlu Usaha lebih Keras

Maka dari kedua belah pihak diperlukan pembaruan tekad. Para panutan agama-agama agar berhenti menyebarluaskan pandangan-pandangan picik yang hidup lebih dari kebencian terhadap golongan lain daripada dari nilai-nilainya sendiri. Dan masyarakat, terutama pemerintah, perlu menciptakan kondisi-kondisi yang menunjang proses masyarakat belajar hidup bersama dengan baik dalam kondisi pluralisme dan modernitas. Dimana dituntut penegasan kembali keadilan sosial dan perhatian pada masyarakat biasa, perhatian pada komunitas/suku-suku asli di luar Jawa, desentralisasi dan penghargaan terhadap otonomi terbatas daerah, serta pembukaan suasana politik agar tidak sumpek dan mudah meledak.

Untuk membangun hidup kebangsaan Indonesia bersama atas dasar masyarakat pluralistik perlu usaha keras untuk menghindari kesalahan-kesalahan pendekatan, kesediaan untuk belajar dari pengalaman dan tekad untuk tetap terbuka serta mau menerima semua warga masyarakat sebagai warga negara yang sama kewajiban dan haknya.

tolong masukannya yah

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s